Pemkot Bandung Kembali Gelar Rapat di Hotel, Fokus Selamatkan Industri Pariwisata dan Cegah PHK
Koran Bandung- Pemkot Bandung akhirnya kembali mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat untuk menggelar rapat dan pertemuan di hotel. Kabar ini disambut positif oleh pelaku industri pariwisata, khususnya perhotelan, yang selama ini terpukul akibat larangan kegiatan pemerintah di hotel demi efisiensi anggaran.
Larangan yang sebelumnya diberlakukan membuat banyak hotel di Bandung kehilangan pemasukan besar. Tak sedikit dari mereka yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan demi menekan biaya operasional. Kini, dengan dibukanya kembali peluang kerja sama dengan pemerintah daerah, secercah harapan pun mulai tampak.
Baca Juga : Nugraha Meninggal Usai Luka Parah Saat Perayaan Juara Persib Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Bandung pada Selasa (10/6/2025)
Menyatakan bahwa pihaknya siap bergerak cepat untuk memulihkan kembali sektor perhotelan yang terdampak, khususnya hotel-hotel berbintang tiga.
“Hotel bintang tiga saat ini jadi yang paling menderita. Mereka yang paling banyak kehilangan tamu, bahkan sebagian sudah merumahkan karyawannya. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Farhan.
Farhan menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penggunaan hotel bintang tiga untuk kegiatan pemerintahan. Selain dari sisi efisiensi anggaran, menurutnya, langkah ini juga bertujuan sosial: menyelamatkan industri perhotelan kelas menengah yang menjadi tulang punggung lapangan kerja di Kota Bandung.
“Hotel bintang tiga banyak yang terdampak langsung. Maka, kita akan berikan dukungan berupa insentif dan prioritas untuk kegiatan rapat atau forum-forum pemerintahan. Tapi tentu dengan syarat tertentu, misalnya mereka tidak boleh lagi melakukan PHK sembarangan,” tegasnya.
Farhan menambahkan, kebijakan ini akan langsung dijalankan mulai hari ini. Ia mengaku tidak ingin menunggu terlalu lama karena dampaknya terhadap pekerja hotel sangat serius.
“Kita gas dari sekarang. Jangan sampai ada lagi PHK di hotel bintang tiga. Pemerintah Kota Bandung akan mendukung penuh, bahkan saya bilang, kita akan dukung habis-habisan industri perhotelan kita. Ini bagian dari upaya kita membangkitkan ekonomi lokal,” katanya.
Menurutnya, industri perhotelan bukan hanya penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi sektor strategis yang menyerap ribuan tenaga kerja. Bandung sebagai kota destinasi wisata, kata Farhan, tidak boleh kehilangan daya tarik karena matinya industri pendukung seperti hotel dan konvensi.
“Industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Bandung sangat besar.
APBD harus bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor ini. Kalau kita rapat di hotel, kita juga ikut menghidupkan banyak mata rantai ekonomi, mulai dari katering, sound system, hingga laundry hotel. Jadi dampaknya luas,” jelasnya.
Farhan menilai, kebijakan baru ini bukan sekadar soal tempat rapat, tapi soal keberpihakan terhadap sektor yang selama ini berjasa besar terhadap kemajuan kota. Ia pun berharap dukungan semua pihak, baik dari pengusaha hotel maupun stakeholder lain, agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberi dampak nyata.
“Kita ingin pemerintah daerah benar-benar hadir untuk rakyat dan dunia usaha. Bukan sekadar penonton. Inilah waktunya kita buktikan bahwa APBD bisa jadi alat untuk membangun ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.
Dengan dimulainya kembali kegiatan pemerintahan di hotel, pelaku industri perhotelan Bandung kini bisa bernapas lebih lega. Harapan untuk bangkit dari keterpurukan pandemi dan kebijakan efisiensi anggaran pun kini kembali menyala.
