Bandung – Keterbatasan Lahan Di balik gemerlap kota kreatif dan julukan Paris van Java, Bandung masih menyimpan persoalan klasik yang tak kalah krusial: buang air besar (BAB) sembarangan. Meski sudah banyak program sanitasi dijalankan, ternyata keterbatasan lahan menjadi batu sandungan utama dalam upaya mengentaskan perilaku tak sehat ini.
Pembangunan toilet umum atau sanitasi komunal bukan cuma soal biaya atau edukasi, tapi juga… lahan.
“Kami sudah punya dana, sudah punya program. Tapi mau bangun di mana? Lahannya sempit, milik pribadi, atau bukan peruntukannya,” ujar salah satu pejabat Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Bukan Tak Mau, Tapi Tak Ada Tempat
Banyak warga di kawasan padat penduduk — seperti di bantaran sungai, gang sempit, dan pemukiman kumuh — tak memiliki ruang cukup untuk membangun jamban sendiri. Satu rumah bisa dihuni 3–4 keluarga, dengan ruang yang sudah penuh oleh dapur dan tempat tidur.
Di sisi lain, tanah kosong di sekitarnya kadang milik orang lain, atau masuk zona hijau yang tak bisa dibangun.
Lahan Ada, Tapi Tak Boleh Dibangun
Baca Juga : Tragedi Dinamit Bandung 1893 dan Upaya Pembunuhan Bupati Baru
Ironisnya, beberapa titik yang sebenarnya memungkinkan untuk dibangun toilet umum justru terkendala status lahan. Ada yang masuk kawasan konservasi, ada yang rawan longsor, bahkan ada pula yang berstatus “lahan tidur” milik swasta yang enggan dipinjamkan.
“Kalau kita maksa bangun di lahan ilegal, malah jadi masalah hukum. Tapi kalau nunggu lahan resmi, warga keburu terus-terusan BAB sembarangan,” keluh salah satu kader lingkungan di Kecamatan Andir.
Toilet Komunal Tak Populer, Privasi Jadi Alasan
Solusi toilet komunal sudah dicoba, tapi tak selalu sukses. Banyak warga menolak berbagi jamban karena alasan privasi, kenyamanan, hingga perawatan. Tak jarang toilet yang sudah dibangun akhirnya terbengkalai karena tak ada yang mau mengurus.
“Warga bilang lebih nyaman ke sungai malam-malam daripada harus antre dan ribut di WC umum,” ungkap relawan sanitasi.
Pembangunan Vertikal Bisa Jadi Solusi Masa Depan
Beberapa pakar tata ruang menyarankan agar Pemkot Bandung membangun toilet vertikal atau berbasis tower komunal, yang bisa digunakan beberapa rumah tangga tapi memakan lahan minimal. Meski mahal di awal, solusi ini dianggap realistis untuk kawasan ultra padat.
Sayangnya, hingga kini konsep itu masih jadi wacana, belum masuk tahap realisasi karena butuh payung hukum dan desain teknis yang matang.
Tantangan Terbesar: Mengubah Perilaku di Tengah Keterbatasan
Keterbatasan lahan hanyalah satu sisi. Di sisi lain, masalah budaya, kebiasaan lama, dan kurangnya edukasi membuat perilaku BAB sembarangan sulit diubah, terutama jika tak dibarengi solusi konkret.
“Kampanye hidup bersih itu penting, tapi harus dibarengi fasilitas. Jangan cuma minta stop BAB sembarangan, tapi WC-nya enggak ada,” kata seorang warga Cibadak.
Penutup: Bukan Sekadar Toilet, Tapi Soal Martabat
BAB sembarangan bukan hanya isu sanitasi — ini soal kesehatan, lingkungan, bahkan martabat. Namun tanpa ruang yang layak, kampanye dan peraturan tinggal jadi wacana. Kota Bandung, yang identik dengan inovasi, kini ditantang untuk berpikir di luar kotak… dan di luar septic tank.
Toilet bukan barang mewah. Tapi di kota padat seperti Bandung, membangun satu WC saja bisa jadi perjuangan luar biasa.
